Bupati Lombok Utara Hadiri Penyerahan LHP Pemda Se-NTB

Foto : Bupati Lombok Utara Najmul Akyar,Ketua DPRD KLU,dan Sekda NTB di BPK NTB Saat Menghadiri Penyerahan LHKPN.(Hmspro)

Cahayantb.Mataram - Bertempat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH didampingi Inspektur Inspektorat KLU Drs Zaenal Idrus, dan Sekretaris BPKAD KLU Drs H Saprinnadi menghadiri acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018. Kegiatan dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi NTB (28/5).

Hadir dalam acara tersebut BPK Perwakilan Provinsi NTB, Bupati/Walikota se Provinsi NTB, Perwakilan DPRD Se-NTB beserta tamu undangan lainnya.

Bupati Sumbawa Barat Dr Ir HW Musyafirin MM, dalam sambutannya mewakili parakepala daerah se-NTB menyatakan tiap tahun ada pemeriksaan, hasilnya bukan merupakan tujuan, lantaran opini BPK memang keharusan menilai dari suatu organisasi pemda. Dikatakannya yang lebih penting pemeriksaan itu dapat memperbaiki integritas penyelenggara negara menjadi semakin baik.

"Berkat kesungguhan selama 4-7 tahun berjuang, Sumbawa Barat baru mendapat WTP. Selain pemeriksaan, ada pula pembinaan yang banyak memberikan perubahan kearah yang lebih baik," ungkapnya.

Pada tempat yang sama, Ketua DPRD KLU Dra Hj Ni Wayan Sri Priyatni mewakili pihak legislatif se-NTB berterima kasih kepada Perwakilan BPK Provinsi NTB yang selama dua bulan lebih bekerja keras sehingga pemerintahan daerah kabupaten/kota se-NTB bisa menerima hasilnya hari ini (28/5), terkait opini BPK atas laporan keuangan daerah.

"Alhamdulillah, kami dari Lombok Utara mendapat penghargaan WTP yang keempat kalinya, sejak tahun 2015. Tetapi, kita tak boleh terlena dengan apa yang diperoleh, mesti terus berjuang bagaimana mempertahankan penghargaan tersebut," tuturnya.

Ditambahkannya, semoga dengan hasil pemeriksaan yang diterima, dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kepala BPK Perwakilan NTB H Wahyu Priyono SE MM CA Ak, dalam sambutannya dihadapan bupati/walikota dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-NTB menyampaikan bahwa BPK melaksanakan tiga jenis pemeriksaan yaitu, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan investasi.

Dilanjutkannya, pemeriksaan bukan hal yang baru, dengan memperhatikan perkembangan yang mendapat WTP, tapi masalah semakin sering ditemukan. Dicontohkannya pajak yang sudah dipungut, tak diserahkan ke kas negara.

"Contoh lainnya, perjalanan dinas sering mark up anggaran dan menghabiskan kas daerah, penyelesaian pekerjaan fisik terlambat, belanja BBM kendaraan dinas yang besar, permasalahan ini yang sering muncul, selain masalah yang tidak sesuai dengan UU," urainya.

Dijelaskannya, secara tidak langsung, hal demikian mempengaruhi opini keuangan, tetapi ada iktikad baik untuk memperbaiki kerugian daerah.

"Hari ini, BPK opini kepada 10 kabupaten/kota di NTB, yang pertama Kota Mataram WTP, KLU WTP, Lobar WTP, Lotim WTP, Loteng WTP, Sumbawa Besar WTP, Sumbawa Barat WTP, Kab Dompu WTP, Kab Bima WTP, yang terakhir Kota Bima WTP," ungkapnya menyatakan semua kabupaten/kota opini WTP.

Ditambahkannya, WTP bukan penghargaan tetapi keharusan dari pemerintah daerah untuk melaporkan penggunaan keuangan daerah kepada masyarakat.

Acara yang dihadiri langsung Sekda Pemprov NTB H Rosiady Sayuti PhD tersebut, dilanjutkan dengan pemberian opini WTP kepada seluruh kabupaten/kota se-NTB secara kolektif yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan NTB H Wahyu Priyono SE MM CA Ak, termasuk kepada Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH. Pemda KLU telah meraih opini WTP selama empat tahun berturut-turut. (Edit/Andet)