Tuesday, March 11.
  • Berita Terkini

    Dewan Lombok Utara Pertanyakan Hasil Perjalanan Bupati Ke Luarnegeri


    Foto : Ardianto.SH.Ketua Komisi l DPRD Lombok Utara
    Cahayantb.KLU – Belum Genap tiga tahun memimpin,bupati Lombok Utara H.Najmul Akhyar dan wakilnya Syarifudin,terhitung lebih dari lima kali telah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri ,namun perjalan tersebut belum dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat.Sehingga perjalanan tersebut menimbulkan pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Utara.

    Ketua komisi l DPRD Lombok utara Ardianto mengatakan, “idealnya kerjasama luar negeri itu adalah tugas negara bukan daerah,tapi tidak menjadi persoalan pada hal-hal tertentu pimpinan daerah itu berkunjung atau kerjasama keluar negeri ,tidak ada persoalan sepanjang kerjasama itu di pandang penting dalam rangka mendukung kinerja dan capaian jangka pendek dan menengah sesuai visi misi”.

    “Ketika itu memang tidak ada relevansinya untuk pencapaian visi misi,saya rasa itu sia-sia”,tambahnya.

    “Sekarang,pemerintah ini sedikit-sedikit kerjasama dengan luar negeri ,cina,tingkok,newzeland,turki dan lain sebagainya,kemudian sedikit- sedikit louncing .Kita disugukan seperti ini terus”,jelasnya.

    Sementara program  inti yang sudah tercantum dalam visi misi,“menurunkan angka kemiskinan tidak tercapai,dari target 29% pada 2017,masih di angka 32%,kemudian capaian PDAM yang ditargetkan  56% tidak tercapai,3.000 wira usaha baru yang dijanjikan pada 2017,sampai saat ini nol”,tambahnya.
    “RTLH tidak berjalan maksimal karena perencanaan  yang dilakukan ini tidak sesuai,perencanaannya bagus tapi satupun tidak berjalan,semua orang bisa berencana dan itu baik,tetapi yang perlu kitaliat outputnya,”tambahnya.

    “Kita tidak menyalahkan pimpinan  daerah keluarnegeri silahkan saja tetapi jangan lupakan apa yang tertuang dalam visi misi itu,kita pacu terus,agar kita tidak dicap gagal sama masyarakat,ini yang kita hindari,mereka belum gagal tapi kalok begini terus mereka akan dapat cap gagal nanti oleh masyarakat, kita hindari itu,”ujar ketua komisi satu Ardianto.

    Ardianto menegaskan,dengan belanja daerah kita 984 milyar saya rasa tidak sulit untuk mencapai itu,tidak tercapainya saat ini pertama  saya katakan bahwa perencanaan tidak bagus terbukti apa yang direncanakan dan dianggarkan itu tidak bisa berjalan,yang kedua silva kita  di 2017 kemarin mencapai  78 milyar,diera pemerintahan sebeumnya  tidak pernah sampai setinggi itu. Tiga tahun berturut turut rata rata diatas 75 milyar 78 milyar silva kita ini menunjukkan banyak perogram kita tidak berjalan,apa artinya pendapatan kita baik belanja kita banyak kalok itu tidak bisa kita gunakan,jelasnya.

    “oleh karena itu kami di DPRD tidak perlu diminta untuk membuktikan hasil kerja sama newzaland tentang lahan pertanian yang dikayangan,tidak perlu itu,cukup LKPJ sebagai panduan kami jadi lebih banyak sekarang pemerintah ini saya lihat terbuai oleh  kegiatan kegiatan yang sifatnya terpikir sesaat ,Tambahnya.

    “Kemudian program jubah,ini adalah pekerjaan pekerjaan  yang difikirkan sepontan melihat kinerja yang dilakukan oleh gr 10.000,itu kok pemerintah mengambil alih,padahal pemerintah punya jalan lain yaitu RTLH. Itu tidak bisa berjalan baik, RTLH itu kita anggarkan 9 milyar ter-realisasi lima milyar,sekarang kita anggarkan 10 milyar ter-realisasi tidak semuanya, ini artinya perencanaan tidak bagus sehingga menurut saya fokus kepada apa yang direncanakan,”ungkapnya.

    Sekarang pada posisi ini kita sudah mau masuk semester pertama,yang ter-realisasi APBD kita baru 12 koma sekian persen tidak ideal itu,”akibatnya apa?diakhir tahun nanti akan terjadi tumpang tindih pekerjaan kebut kebutan,idealnya kalok semester pertama itu harus diatas 30%.APBD 12% itu pun didominasi oleh belanja tidak langsung apakah ini epaktif,apakah sekarang akan tercapai visimisi yang tertinggal itu,ini persoalan.”tanyanya

    “Kalok kita bicara pertanian holtikultura daerah cukup dengan belajar ke IPB, bicara kerjasama pendidikan banyak di indonesia ini yang ternama yang bisa kita ajak kerjasama,artinya bukan tidak boleh dengan luar negeri bolehlah,tapi maksimalkan dulu didaerah kita agar pimpinan daerah itu betul betul konsen dan bisa memenuhi janji janji didalam kontrak politiknya lebih lebih kalok bupati ikita sekarng ini tidak tanggung tanggung menempelkan 10 kontrak politik nya itu dan menjaminkan diri untuk mengundurkan diri  kalok tidak bisa tercapai,ini tidak main-main maka fokuslah kesitu,”katanya.

    Tujuan pemerintah daerah ke jepang adalah untuk mendapatkan mobil  ambulance  dan  mobil pemadam kebakaran,saya rasa itu bukan hal yang substansi ,”ambulan kita setiap desa ada, mobil damcar kita pun ada”,tambahnya

    “ dengan silva itu kita  bisa beli ambulan lima,kalok kita maksimalkan itu tidak orgen orgen amet.”tambahnya.

    “Kemudian kerjasama dengan tiongkok masalah  ekspor kelapa,justru membuat harga kelapa kita melorot  di KLU,dulu di harga 4 ribujustru sekarang  turun menjadi 1.000,”tegasnya.

    “Kita berharap pemerintah daearh kita tidak gengsi dan ego,mari kita diskusi kan,masukan itu jangan dianggap perlawanan tapi saran masukan itu adalah untuk kebaikan kita bersama ,kita belum melihat secara ril samasekali hasilnya,”tutupnya.(Andet)

    No comments