DPRD Kritisi Mutasi ASN Oleh Pemda Lombok Utara

Foto : Ardianto,SH.Ketua Komisi Satu DPRD Lombok UTara.(Cahayantb)

Cahayantb.KLU - Mutasi yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara terhadap puluhan ASN  beberapa hari lalu menuai keritikan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Utara.Mutasi tersebut dianggap tidak menyelsaikan masalah justru menambah masalah dan berpengaruh terhadap program yang telah di rencanakan sebelumnya.

Ketua Komisi Satu Ardianto SH,menganggap Mutasi dan pengunduran diri pejabat  saat ini sudah menjadi viral di KLU  dan menjadi hal biasa.

“Masak pejabat sudah tiga yang mengundurkan diri sejauh ini,kalok tidak salah kepala dinas kesehatan mundur,kabid perhubungan darat  mundur,kabit perikanan kalok tidak salah mundur juga itu kan jabatan jabatan strategis ada apa?dan itu dianggap hal biasa”,jelasnya.

Kemudian selain itu mutasi jabatan berjalan sepanjang tahun,”sepanjang tahun tidak selsse- selse  bongkar pasang,bongkar pasang itu juga penyebab perogram ini tidak bisa berjalan,lain yang merencanakan lain yang melaksanakan ini juga persoalan”,tambahnya.

Saya yakin sampai sekarang belum selse mutasi ini,bahkan ada mutasi  guru, sekarang keluar sk mutasi belum ia tempati ,malah besok turun surat mutasi ditempat lain lagi,itu disebakan tidak ada perencanaan dan peroses yang jelas,kapan mau kapan punya fikiran baru disana dilakukan.

Bearap kali setahun idealnya melakukan mutasi?

Ideal sebenarnya tidak menghitung tahun ,yang kita hitung itu adalah dari hasil evaluasi tapi paling tidak satu tahun sekali itu biasa lah kita evaluasi,pada saat yang memang sudah ditentukan.”tetapi di klu ini kan tidak ada ideal-idealnya, kapan mau dilakukan dilakukan langsung,nah ini tentu berpengaruh terhadap kinerja,sekarang  skpd merencanakan, besok di bongkar,datang yang lain melaksanakan bagaiman bisa,tidak mungkin orang bisa melakukan rencana saja,karena mengerjakan sesuatu itu harus punya konsep yang  jelas”,jelasnya.

“Kalok kita bicara evaluasi hasil sepertinya tidak pernah ada evaluasi ,karena evaluasi itu menghasilkan perbaikan,tapi buktinya seperti yang saya katakan tadi di LKPJ kinerja 2017 itu terburuk dibanding tahun tahun yang lain,kalok kita sandingkan indikator capaian di RPJM”,tambahnya.

Cuman di dpr kemarin pansus ditelikung dalam memberikan penilaian LKPJ, hasil penilaian kita itu adalah kinerjanya buruk karena tidak tercapai visi misi.Tapi konsep  itu diambil oleh pimpinan dpr diem diem begitu dibaca lain yang dibaca itu kurang maksimal penilaiannya ,jelasnya.

“kami tidak bisa berbuat apa apa karena pimpinan dpr jelas pingin supaya dipuji oleh bupati disenangi oleh bupati maka dia merubah sendiri konsep yang disodorkan kekami beda,yang dibaca beda,kalok kami jelas buruk kinerja itu”,tambahnya.

Saran kami di dpr,pemerintah itu jangan alerhi terhadap keritik,buka ruang kepada siapa saja untuk memberikan keritik ,saran dan masukan, jangan anggap keritikan dan masukan itu sebagai perlawanan.

Setelah mau mengakui  bahwa memang ada kekurangan mari duduk bersama dengan ikhlas dengan jujur dan tulus untuk kita diskusika, bagaimana bisa tercapai semua ini,selama ini memang pemerintah tidak mau mengakui dan merasa punya kekurangan,Pungkasnya.(Andet)