Toleransi Terhadap Non Muslim Dalam Rangka Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa

Dipenghujung setiap tahun, masyarakat dunia memiliki dua hari yang besar yang senantiasa dirayakan yaitu hari Natal dan Tahun Baru. Begitu halnya dengan di Indonesia. Bisa dilihat atribut-atribut perayaan Natal dan tahun baru jauh-jauh hari sudah menghiasai penjuru kota. Kemeriahan ini dari tahun ke tahun selalu menarik untuk dibahas apalagi di tahun politik seperti saat ini. Seperti yang sudah diketahui bersama, Indonesia dengan beragam suku agama dan budayanya adalah negara yang dihuni oeh mayoritas penduduk yang beragama Islam. Jumlah umat Kristiani di Indonesia menurut data BPS mencapai sekitar 10% total penduduk dan merupakan agama mayoritas kedua setelah Islam. Tetapi tentu jika dilihat secara prosentase, umat Kristiani masih merupakan minoritas jika dibandingkan dengan umat muslim yang jumlahnya hampir 89%. Jika mengkaitkannya dengan konteks perayaan Natal dan Tahun Baru, yang selalu unik untuk dibahas adalah bukan tentang bagaimana masyarakat Kristiani akan merayakan Natalnya sebagai pemeluk agama minoritas tetapi lebih kepada bagaimana sikap masyarakat muslim indonesia sebagai agama mayoritas menghadapi perayaan Natal masyarakat Kristiani.

Masih segar diingatan, beberapa tahun lalu perayaan Natal sempat diwarnai hal kontroversial dikarenakan adanya isu toleransi terkait boleh tidaknya masyarakat muslim mengucapkan selamat Natal kepada rekannya yang merayakan hingga penggunaan atribut-atribut Natal oleh masyarakat muslim. Dua isu ini kemudian menjadi diskusi panjang yang cukup meresahkan dan menciptakan pro dan kontra ditengah masyarakat. Terkait pengucapan selamat Natal, masyarakat dibagi menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah masyarakat yang merasa lumrah mengucapkan selamat Natal dalam konteks toleransi beragama. Pengucapan selamat adalah bentuk dari menghargai, menghormati, teman-teman non Muslim yang sedang merayakan Natal. Kubu kedua adalah masyarakat yang melarang mengucapkan selamat Natal kepada mereka yang merayakannya. Hal ini didasari dengan alasan-alasan yang berkenaan dengan akan adanya ancaman terhadap aqidah dan kepercayaan masyarakat muslim hingga penyebutan “menyerupai kafir” apabila masyarakat muslim menghalalkan ucapan Natal. Dalam menyikapi polemik pengucapan selamat Natal ini, belum ada ketetapan final yang secara tegas melarang atau mengijinkan nya. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum memutuskan atau menyampaikan fatwa perihal ucapan Natal. Pada pernyataan persnya di tanggal 22 Desember 2017, bertempat di kantor MUI Jalan Proklamasi, Jakarta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’aruf Amin menjelaskan bahwa hal yang mendasari belum adanya fatwa terkait hal ini adalah karena masih adanya perbedaan pendapat ditengah masyarakat. Sehingga anjuran yang diberikan oleh Ketua MUI pada saat itu adalah mempersilahkan bagi umat Islam yang mau mengikuti pendapat membolehkan ucapan Natal, atau bagi yang mau mengikuti pendapat mengharamkan ucapan Natal juga dipersilakan. Pilihannya ada pada umat Muslim sendiri. Masyarakat dibiarkan memilih pendapat mana yang sekiranya cocok dengan dirinya.

Isu lain yang cukup menarik perhatian adalah tentang penggunaan atribut-atribut Natal oleh masyarakat muslim. Isu ini dipicu oleh rilisnya fatwa MUI pada 14 Desember 2016 tentang “hukum menggunakan atribut non-muslim”. Dalam Fatwa itu menyatakan bahwa menggunakan atau mengajak/memerintahkan penggunaan “atribut keagamaan non-Muslim” adalah haram. Meskipun tidak secara langsung dalam fatwa tersebut menyebutkan tentang penggunaan atribut Natal atau hal yang berkaitan dengan umat Kristiani tetapi dengan dikeluarkan fatwa di bulan Desember yang notabene berdekatan dengan perayaan Natal menjadi indikasi yang cukup kuat bahwa fatwa ini merujuk pada “atribut Kristen”, seperti pakaian Sinterklas dan aksesorisnya. Persepsi ini terbukti dengan dilakukannya sweeping oleh salah satu ormas Islam di Indonesia yaitu FPI yang cukup menggegerkan. Berangkat dengan modal alasan “sosialisasi fatwa” atau yang kemudian disebut sebagai “aksi ta’aruf” oleh FPI, mereka melakukan sweeping dibeberapa pusat perbelanjaan dan perkantoran di kota-kota di Indonesia. Aksi ini mendapatkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang marah dengan aksi tersebut karena dianggap sebagai aksi main hakim sendiri yang menghilangkan fungsi dasar negara sebagai pemilik tunggal alat koersi dan perlindungan keamanan warga hingga penegasan oleh Kapolri Tito Karnavian yang menegaskan bahwa “fatwa MUI bukan hukum positif” di Indonesia, sehingga sosialisasinya jangan sampai menakuti masyarakat.

Kedua isu tersebut penulis lihat masih akan menjadi potensi isu yang digulirkan di tahun ini dengan kemasan yang bisa lebih keras atau lebih lembut sesuai dengan proyeksi politik yang ingin diraih. Mengingat tahun ini adalah tahun politik dan isu agama sudah menjadi bahan politisasi yang meresahkan dan cukup memecah belah masyarakat, maka issu tentang sikap muslim dan perayaan Natal akan menjadi isu senstif yang tidak dapat terhindarkan. Pada dasarnya dalam menyikapi isu ini perlu kembali merujuk pada hal-hal dasar yaitu tentang bagaimana seharusnya sikap Islam kepada non Islam, hakikat atribut Natal dilihat dari sejarahnya hingga Indonesia sebagai negara toleransi.

Merujuk kepada sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW adalah panutan dalam menjalankan hidup bertoleransi. Dalam ajarannya, terdapat tiga hal utama yang harus dilakukan terhadap non muslim yaitu menolong non Muslim yang lemah, tidak membalas kejahilannya, memberikan perlindungan dan pemahaman Islam jika meminta. Hal ini tercermin dari sebuah kisah dimana Nabi Muhammad mengijinkan orang-orang Kristen Najran untuk beribadah di Masjid Nabawi di Madinah. Peristiwa bersejarah yang menunjukkan sikap toleransi nabi ini terjadi di hari minggu setelah Asar tahun 10 H. Lalu sejak kapan sentimen kepada non muslim terlebih lagi terhadap atribut-atribut non muslim menjadi begitu kuat? Maka beberapa ahli menyebutkan bahwa pada abad 12 hal yang terjadi adalah dunia Islam diserang dari barat (pasukan Salib) dan timur (invasi Mongol), ditambah rivalitas antara Baghdad (Abbasiyah) dan Kairo (Fatimiyah). Suasana perang dan kondisi dalam kepungan musuh seperti ini akan memengaruhi psikologi massa untuk menegaskan garis pembeda antara musuh dan lawan dan tuntutan akan komitmen dan loyalitas. Imbasnya adalah identitas ditegaskan, sehingga hal-hal yang dianggap identik dengan musuh akan dijauhi bahkan diperangi.

Pertanyaannya, apakah kita rakyat Indonesia ingin kembali ke jaman dimana perbedaan identitas sengaja dipertegas yang sejatinya memperdalam jurang permusuhan dan intoleransi? Penulis sangat yakin kita semua tidak ingin hal itu kembali terulang, disinilah pentingnya  menjaga toleransi atas perbedaan agama, suku, ras, budaya maupun afiliasi politik. Karena perbedaan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Mengapa kita harus bersyukur dengan keragaman itu? Dengan keragaman, kita menjadi bangsa yang besar dan arif dalam bertindak. Agar keberagaman bangsa Indonesia juga menjadi sebuah kekuatan, kita bangun keberagaman bangsa Indonesia dengan dilandasi persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan salah satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati keberagaman bangsa dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. (dpr)