Pegang Teguh Kode Etik Jurnalis

Cahayantb.com - Pertumbuhan dan kebebasan pers sejak era reformasi begitu luas. Ditambah lagi kemajuan era teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat. Tumbuh kembangnya media dan teknologi Informasi tentunya memudahkan kerja para awak media dalam menghasilkan karya jurnalistik. Bahkan pekerja jurnalis atau wartawan tumbuh subur.

Namun disisi lain, perkembangan dan kemajuan ini tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik tentang tugas dan fungsi wartawan dalam menjalani tugasnya. Menurut Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, pesatnya pertumbuhan pers di indonesia melahirkan banyak sekali wartawan baru bermunculan yang kompetensi berbeda-beda

Hal ini disampaikannya dihadapan pimpinan media massa dan insan media di NTB saat memberikan Workshop peliputan pasca Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2019 dan Pilkada serentak 2020 di depan pekerja jurnalis NTB, Kamis (12/9/2019) di Golden Palace Kota Mataram.

Hendry menegaskan Dewan Pers berharap insan pers dapat menjalani fungsinnya dengan mengikuti kode etik baik dalam mengawal Pemilu sehingga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, timbulnya kesadaran masyarakat untuk memilih dengan pengetahuan yang baik dan negeri ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk memajukan negara dan daerahnya.

Kemeriahan pesta rakyat lima tahunan beberapa bulan lalu, diwarnai berbagai pemberitaan terkait pemilu melalui media, baik media cetak, media elektronik serta media siber, harus diakui lebih terasa di masyarakat karena menghadirkan kemasan yang beragam. Namun perlu dievaluasi kembali sebagaimana jauh peran media sebagai tiang demokrasi dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada pembaca atau masyarakat tentang pentingnya pemilu untuk menghasilkan pemimpin-pemmpin yang akan berpihak terhadap rakyat.

“Kita menyaksikan saat Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2019 lalu, keberpihakan insan pers maupun perusaan media terbaca, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kandidat A memasang iklan di TV, maka durasinya harus sama dan kandidat harus dimasukan juga,” kata mantan wartawan warta kota ini.

Pers menjalankan peran edukasi melalui informasi yang proporsional tentang pemilu, maka masyarakat juga akan diajak untuk berperan serta mengawasi tahapan persiapan pelaksanaan pemilu, penyelenggaran pemilu, termasuk peserta pemilu. “Interaksi masyarakat dalam pemberitaan pemilu oleh pers juga sangat membantu untuk melihat parameter tingkat kesuksesan pemilu, termasuk Pilkada serentak 2020 nanti, termasuk di NTB, ” katanya.

Berbagai catatan permasalahan yang dialami Pers pada pemilu 2019 juga menjadi catatan perbaikan guna menghadapi Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2020 mendatang. Kendala yang dialami saat peliputan juga akan dijadikan rujukan perbaikan untuk berbagai pihak. Sehingga media kedepan dapat menjalankan fungsi dan peranannnya dengan memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Mulai dari tahapan Pemilihan dan Profil calon sehingga masyarakat memilih dengan rasional.

Sementara itu Dewi perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa Dewan Pers merupakan mitra Bappenas dalam ikut merumuskan pembangunan nasional. Arah Kebijakan RPJPN 2005–2025 Bidang Komunikasi, mencakup tentang peran pers.

Bahkan menurut Dewi, RancanganTeknokratik RPJMN 2020-2024 Bidang Politik dan Komunikasi adalah Perwujudan konsolidasi demokrasi pada semua bidang kehidupan sosial politik, tegaknya supremasi hukum dan HAM. Kemudian Pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan titik berat pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan.

Sehingga sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, bahwa untuk mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, pemerintah memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh dengan memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan

“Ini merupakan bentuk kebebasan pers, menjamin hak masyarakat untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis dan mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media daerah yang independent,” jelas Dewi.

Workshop sehari ini menghadirkan Arief Zulkifli (Anggota Dewan Pers) dengan mengusung topik Peliputan Pilkada 2020, belajar dari Peliputan Pemilu 2019. Kemudian ada Soud Suhardi Ketua KPU Provinsi NTB, mengangkat tema Pemberitaan Pers Pasca Pemilu 2019 dalam Menjaga Keutuhan dan Kestabilan Sosial menuju Pilkada 2020. (Edy, www.kampung-media.com/)