Tiga DOB Papua Diresmikan November, Penjabat Gubernur Dilantik di Jakarta

 

Tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, diperkirakan akan diresmikan awal November 2022. Bersamaan dengan peresmian itu, tiga penjabat gubernurnya akan dilantik di Jakarta.

"Kami sudah meminta laporan dari tiga pokja DOB tentang persiapan peresmian, yang bakal dilakukan di November ini," kata Wamendagri John Wempi Wetipo (JWW) di Jayapura Sabtu (29/10).

Dia memaparkan, proses pengusulan nama-nama penjabat gubernur diserahkan ke Presiden pekan depan untuk dibahas DPA-nya.

"Sebenarnya di akhir bulan Oktober ini, namun waktunya terlalu mepet, sehingga dimungkinkan sebelum10 November sudah diresmikan 3 DOB di Papua," ujar John Wempi Wetipo.

Putra Papua Diusulkan Jadi Pj Gubernur

Pelantikan penjabat gubernur dilakukan bersamaan dengan peresmian tiga DOB di Papua. Pelantikan digelar di Jakarta, sedangkan peresmian terpusat di Jayapura, bukan di Papua Selatan (Merauke) Papua Pegunungan (Wamena), atau Papua Tengah (Nabire).

"Semua peresmian provinsi maupun pelantikan penjabat gubernurnya digelar di Jakarta. Selanjutnya soal acara penyambutan penjabat gubernur, nanti dilakukan di 3 DOB tersebut, silakan," sebut John Wempi Wetipo

Wamendagri yang merupakan anak asli Papua itu tak menampik bahwa ada anak Papua yang juga diusulkan sebagai penjabat gubernur. Mereka diamanahkan memimpin provinsi baru di Papua itu.

"Tiga penjabat gubernur DOB di Papua yang diserahkan ke Presiden Jokowi, ada anak Papua, Kita tunggu saja," tuturnya.

"Tetapi untuk tahun 2023 itu sudah dalam rancangan APBD masing-masing. Jadi sudah dibagi anggarannya untuk Papua Selatan berapa? Untuk Papua Pegunungan berapa? Dan untuk Papua Tengah berapa. Jadi nanti penjabat gubernur yang akan dilantik tinggal dibahas dengan para pejabat eselon 2 yang akan dilantik menyusul setelah pelantikan penjabat akan membicarakan teknis pelaksanaan APBD untuk penggunaan anggaran," paparnya.

Terkait infrastruktur kantor gubernur atau DPR, bahkan kantor OPD, sedang dipikirkan pemerintah pusat dan akan menggunakan APBN.

"Kita lagi komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk bersinergi bersama bangun tiga DOB yang baru ini. Jadi ada tugas dari pemerintah pusat dan juga dari pemerintah provinsi baik Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan," ucap John Wempi Wetipo lagi.