Bawaslu NTB Gandeng Penyandang Disabilitas Awasi Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggandeng penyandang disabilitas untuk berperan aktif dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Langkah ini diambil guna memastikan hak pilih mereka tetap diakomodasi oleh petugas pemilu.

Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Parmas) Bawaslu NTB, Hasan Basri, menegaskan pentingnya perhatian terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Menurutnya, meski memiliki keterbatasan fisik, hak-hak mereka tidak boleh diabaikan saat pelaksanaan pilkada.

"Jangan sampai saat pemungutan suara mereka tidak diberikan surat suara atau lokasi TPS yang tidak ramah disabilitas," kata Hasan dalam acara Sosialisasi Peran dan Ruang Kelompok Rentan dalam Pengawasan Partisipatif Pilkada Serentak di Mataram, Kamis (5/9/2024)

Hasan juga menyoroti kerentanan penyandang disabilitas terhadap politisasi, seperti dijadikan sasaran politik uang oleh bakal calon. Hasan menekankan pentingnya kesadaran penyandang disabilitas untuk tidak memilih calon hanya karena diberi uang.

"Semua warga negara memiliki hak yang sama, termasuk teman-teman disabilitas. Minimal, mereka masuk dalam daftar pemilih dan menggunakan hak pilih sesuai hati nurani," tegas HasanMelalui kegiatan sosialisasi ini, Bawaslu juga berupaya mengidentifikasi masalah yang sering dihadapi penyandang disabilitas selama pemilu, seperti ketidaksesuaian surat suara atau lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak ramah bagi disabilitas.

"Kami akan menyampaikan hasil temuan ini kepada KPU agar bisa lebih baik dalam melayani penyandang disabilitas pada pemilu mendatang," ujarnya.

Hasan menjelaskan data lengkap mengenai penyandang disabilitas dimiliki KPU dan dari data tersebut seluruh kebutuhan pemilih bisa diakomodasi. "KPU punya moto melayani, jadi ayo layani penyandang disabilitas sebagaimana melayani pemilih lainnya," tambahnya.

Berdasarkan hasil pengawasan saat Pilpres Februari lalu, Bawaslu NTB menemukan masih ada TPS yang tidak ramah disabilitas sehingga menyulitkan pemilih untuk menyalurkan hak suaranya. Hasan berharap situasi ini tidak terulang dalam Pilkada 2024.

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB, Sri, menyoroti belum semua TPS ramah bagi penyandang disabilitas. "Sering kali akses untuk penyandang disabilitas terhambat dan mereka hanya bisa menunggu dipanggil, padahal seharusnya ada perlakuan khusus," ujarnya.

Sri berharap penyandang disabilitas tidak perlu menjadi prioritas. Namun, pelayanan yang ramah terhadap keterbatasan mereka perlu ditingkatkan. "Misalnya untuk penyandang disabilitas mental, mereka tidak bisa terlalu lama berada di satu tempat. Jadi, pemilu harus mengakomodasi akses dan pelayanan yang sesuai," harapnya.