KPU NTB Petakan Potensi Gangguan Pilkada 2024, Bencana Alam hingga Jaringan Jadi Perhatian

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai memetakan potensi gangguan saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang. Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid mengatakan potensi gangguan yang dimaksud ialah semua hal yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada, seperti gangguan bencana alam, gangguan jaringan internet dan lain sebagainya. Memasuki musim penghujan seperti saat ini KPU juga mulai memetakan jalur pendistribusian logistik, mulai dari gudang hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Seperti yang kita ketahui beberapa daerah kita sering terjadi terputusnya akses (jalan)," kata Khuwailid, Senin (18/11/2024). Khuwailid menjelaskan KPU juga melakukan pemetaan terhadap daerah daerah yang menjadi langganan bencana alam, sehingga pihaknya meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk mencari tempat yang aman. Daerah-daerah yang masih menjadi blank spot juga menjadi perhatian KPU, pasalnya sejak Pemilu kemarin KPU menerapkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk memudahkan proses unggah hasil penghitungan di tingkat TPS. "Dimusim hujan seperti ini itu akan mempengaruhi sinyal, ketika itu terjadi pada hari H itu bisa mengalami gangguan, walaupun KPU RI sudah menyediakan Sirekap web dan Sirekap mobile," kata mantan Ketua Bawaslu NTB itu. Terkait jumlah TPS yang masuk daerah rawan KPU masih melakukan pemetaan, berkaca pada Pemilu 2024 lalu ribuan TPS masuk kategori rawan, ratusan TPS berada di titik blank spot.